MuaraEnim, beritamuaraenim.com – Guna peningkatan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim melalui Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Bagian Organisasi menggelar kegiatan Forum Konsultasi Publik dengan tema Optimalisasi Mall Pelayanan Publik (MPP) di Gedung Serba Guna RSUD HM Rabain Muara Enim, pada Kamis (19/9/2024).
Mewakili Bupati Muara Enim, Sekda Muara Enim Yulius mengatakan bahwa untuk menindaklanjuti aturan terkait pelayanan publik diperlukan Forum seperti ini yang berguna untuk meningkatkan pelayanan publik ke pada masyarakat khususnya di MPP.
Ia mengatakan, Pemkab Muara Enim mengundang dalam acara ini untuk ikut serta masyarakat dalam kebijakan pelayanan. Untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik lagi.
Ia berharap dengan kegiatan forum komunikasi dapat memacu untuk lebih meningkatan pelayanan dalam semua aspek dengan tentunya harus inovasi pelayanan untuk dapat terus diterapkan.
“Kemudian dalam memberikan pelayanan, pola fikir birokrat bukan sebagai penguasa tetapi sebagai pelayan masyarakat. Sehingga, dapat penilaian yang baik ditengah masyarakat,” pungkas Sekda Yulius.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Muara Enim, Tarmizi Ismail menjelaskan, usia MPP sudah 1 tahun yang lalu sejak diresmikan, namun masih perlu peningkatan lagi. Dengan adanya kegiatan forum ini diperlukan masukan agar penyelenggaraan pelayanan publik dengan kualitas yang prima sesuai yang diharapkan.
Terkait hal itu, perlu diketahui MPP sendiri saat ini sudah ada 25 perangkat daerah (intansi) yang mengisi di MPP. Dan semua itu sudah disiapkan fasilitasnya masing-masing.
Pengunjung MPP perbulan sampai dengan Januari hingga Agustus tahun ini baru sebanyak 2.827 orang sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Muara Enim sekitar 600 ribu. Namun, meski begitu, tetap ada kenaikan pengunjung setiap bulannya.
Adapu narasumber Forum Konsultasi ini menghadirkan pembicara dari Kemenpan RB, Edwin Fauzi Irmandini dan Kepala DPMPTSP Kabupaten Muara Enim, M Tarmizi Ismail. (BM-01)
Foto : Jalannya kegiatan Forum Konsultasi MPP. (BM-01)

